Operator salahkan pelanggan soal data bocor

Operator telekomunikasi menilai kebocoran data pelanggan dipicu oleh pengguna sendiri yang memberikan datanya ke lembaga atau badan komersial lainnya.

“25 juta merupakan angka yang masuk akal jumlah pelanggan yang memberikan datanya ke lembaga komersial, seperti perbankan, asuransi, komunitas, dan situs jejaring sosial bisa sebanyak itu,” kata Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Sarwoto Atmosutarno kepada Bisnis hari ini.

Menurut dia, data yang dikumpulkan dari lembaga dan situs jejaring sosial atau komunitas kemudian menjadi bagian basis data pihak ketiga tersebut.

Hal senada juga diungkapkan Teguh Prasetya, Group Head Brand Markting PT Indosat Tbk bahwa pihaknya sebagaimana kewajiban operator lainnya menjaga kerahasiaan data pelanggan Indosat.

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia tengah menyelidiki isu kebocoran 25 juta data pengguna telekomunikasi yang jatuh ke pihak ketiga.

Data pelanggan tersebut digunakan untuk hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan cenderung mengganggu pengguna seperti SMS spam, penawaran kartu kred ffb it tanpa agunan (KTA), dan berbagai penawaran SMS premium lainnya.

“Bila ini benar-benar terjadi, maka merupakan suatu pelanggaran dari operator telekomunikasi,” tegas anggota BRTI Heru Sutadi kepada Bisnis hari ini.

BRTI mengungkapkan isu kebocoran data pengguna telekomunikasi mengemuka setelah adanya klaim dari penjual produk pengiriman SMS broadcast yang mengaku memiliki database 25 juta pengguna telepon aktif di Indonesia.

Heru mengatakan penyelidikan ini penting mengingat bahwa data pengguna adalah sesuatu yg bersifat rahasia dan dilindungi UU Telekomunikasi No. 36/1999, sehingga jika isu ini benar, maka jelas merupakan pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku.

Penyelidikan ini juga terkait dengan maraknya pengriman SMS broadcast yg bersifat spam dari bank-bank yg menawarkan kartu kredit mauopun kredit tanpa agunan (KTA).

BRTI mengungkapkan dari laporan masyarakat, bank yangg banyak mengirim SMS spam adalah Standard Chartered bank dan ANZ.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala menyesalkan sikap BRTI yang lambat mengambil tindakan meski hal itu sebenarnya sudah lama terjadi dan sudah banyak dikeluhkan masyarakat.

“Tidak masuk akal kalau BRTI tidak tahu. Masak harus ada laporan terlebih dahulu ke regulator secara resmi baru ditindaklanjuti. Ini sudah keterlaluan,” kata Kamilov.

Sekjen Indonesia Telecommunication User Group (Idtug) Muhammad Jumadi menilai membocorkan data pelanggan termasuk pelanggaran HAM berat.

“Yang diherankan kenapa BRTI selaku regulator cenderung diam saja, padahal sudah tahu ada kebocoran, atau malah menikmati kebocoran itu?” keluh Jumadi.(api)
sumber : www.bisnis.com